Ada – ada saja upaya yang selalu ingin dilakukan untuk “membunuh” fungsi dan wewenang dari KPK. Beberapa waktu yang lalu saja misalnya, Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Didi Widayadi mendatangi Kantor KPK dengan alasan ingin mengaudit anggaran dan peralatan yang digunakan KPK selama bertugas menghajar Koruptor dinegeri ini. Publik pun mulai bertanya – tanya karena persis sehari sebelum terjadinya hal ini, Presiden SBY melontarkan kalimat yang merisaukan keberadaan KPK dan kekuasaannya sebagai lembaga yang tanpa fungsi control. Hal itu juga ditegaskan oleh Didi Widayadi selaku kepala BPKP, ia mendapat perintah dari Presiden SBY langsug.
Yang menjadi permasalahannya adalah bahwa KPK bukanlah suatu lembaga yang bertanggungjawab kepada Presiden, melainkan adalah lembaga Negara yang dibentuk melalui UU no 30 tahun 2002 tentang KPK. Atas dasar hal itulah maka terlihat bahwa tidak ada sedikit pun kewenangan BPKP untuk mengaudit KPK, Kalaupun ada lembaga yang berhak mengaudit KPK maka lembaga itu adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang lahir atas amanat UUD 1945. Meski demikian Didi Widayadi tetap saja ngotot bahwa BPKP tetap berhak mengaudit KPK dengan dalih Pasal 4 UUD 1945 dan PP no 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Tentu saja hal ini membuat Presiden SBY terganggu, ditengah aktivitasnya berkampanye di beberapa wilayah ditanah air, Beliau pun menyempatkan untuk melakukan Konferensi Pers secara khusus dan hasilnya Beliau membantah semua pernyataaan Didi terkait perintah atas nama dirinya. Selain itu, dirinya juga mengeluarkan pernyataan Bahwa BPKP tidak berwenang memeriksa KPK.
Kita tahu BPKP bekerja jika ada order, karena itu pertanyaan yang muncul adalah Siapa yang memberi perintah BPKP untuk memeriksa KPK dengan suasana agak sedikit memaksa ?
SBY harus bertindak tegas jika memang ucapannya dimedia massa terkait kekuasaan KPK yang terlalu luas tidak berimplikasi terhadap Tindakan BPKP saat ini. Kalau perlu Kepala BPKP yang telah dapat dikatakan berbuat lancang terhadap Presiden perlu diberi sanksi. Tetapi jika dalam bebrapa waktu dekat ini terlihat oleh publik kesan “membiarkan” oleh Presiden, maka jangan salahkan massa jika bersyakwasangka antara Presiden dan BPKP telah terjadi konspirasi untuk “membunuh” KPK.**
Tinggalkan sebuah Komentar sejauh ini
Tinggalkan komentar
